Transportasi bagi Difabel, Indonesia Perlu Belajar Ke Jepang

JAKARTA – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit mengatakan, Indonesia perlu mencontoh Jepang, jika ingin memberikan hak-hak transportasi yang layak bagi penyandang disabiitas.

“Saya Rasa Jepang merupakan contoh yang baik. Pemerintah bisa belajar banyak dari Jepang,” kata Danang saat dihubungi Okezone.

Danang mengatakan, fasilitas transportasi bagi kaum difabel di Indonesia, masih sangat jauh dari kata layak, baik dari sarana infrastruktur, umur kendaraan hingga layanan perijinannya.

“Transportasi bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Infrastruktur, kendaraan dan akses terhadap kendaraan umum hingga layanan perizinan mengemudi. Semuanya masih terbatas untuk mereka (penyandang difabel),” ujar dia.

Menurut Danang, hal ini diperparah dengan belum dikelola dengan baiknya kendaraan modifikasi dan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas. “Semuanya belum terkelola dengan baik apalagi infrastruktur mereka. Kalau pemerintah mau belajar, Jepang merupakan contoh yang baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Waka Korlantas) Mabes Polri, Brigjend Pol Sam Budi Gusdian mengatakan, Polri telah menerbitkan sebanyak 1.441 lembar SIM untuk penyandang cacat atau yang lebih dikenal dengan SIM D.

Hal ini dikemukan Sam untuk menjawab pernyataan dari saksi pemohon uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tidak benar jika Polri dikatakan tidak mengakomodir SIM bagi penyandang cacat untuk mengemudikan kendaraan khusus. Padahal ini diatur dalam UU LLAJ Pasal 80 huruf e bahwa penyandang cacat diberikan SIM D. Sampai saat ini Polri sudah menerbitkan 1441 lembar SiM D,” ujar dia.

Ia mengatakan, tidak ada pembedaan syarat dalam ujian SIM D dengan SIM lainnya. Sebab, kendaraan penyandang cacat juga dioperasionalkan di jalan umum, sehingga berlaku ketentuan umum. Hal ini mendapat pengecualian, ketika negara menyiapkan jalan khusus bagi penyandang cacat, sehingga persyaratannya akan dievaluasi.

Share